Ketat, Pengawasan Penyerapan APBD-P

SEMARANG, KOMPAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengawasi secara ketat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2009. Hal itu karena banyaknya pengucuran bantuan hibah pada APBD Perubahan.

"Kami tidak ingin bantuan hibah dipolitisasi," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Djunaedi, di Gedung DPRD Kota Semarang, Jumat (4/12).

Bantuan hibah yang terdapat dalam APBD Perubahan mencapai 55 persen dari total anggaran Rp 111 miliar. Jumlah itu lebih besar ketimbang hibah yang terdapat dalam anggaran murni.

Bantuan hibah itu antara lain, bantuan tali asih KONI, hibah PSIS Semarang, bantuan operasional RT dan RW, santunan bayi yang hilang di RSUD Semarang, dan bantuan rehabilitasi bangunan sekolah dasar negeri.

Menurut Djunaedi, tiada alasan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk tidak menyerap anggaran yang mereka ajukan itu. DPRD akan menggunakan fungsi pengawasannya melalui komisi yang membidangi terhadap setiap penyaluran bantuan hibah.

DPRD ingin mencegah adanya politisasi anggaran yang dilakukan oknum tertentu menjelang pemilihan Wali Kota Semarang 2010. "Kami khawatir penggunaan hibah tidak tepat sasaran. Perlu ada pertanggungjawaban secara periodik," kata Djunaedi.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Semarang Imam Mardjuki mendesak Pemkot Semarang membentuk tim monitoring penyerapan APBD Perubahan perihal besarnya bantuan hibah tersebut. "Anggaran yang diserap dapat dilaporkan secara transparan dan akuntabel," ucapnya. (ILO)