Jumlah Pemilih Kota Semarang 1,2 Juta orang

TUGU MUDA Suara Merdeka - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan menyerahkan data calon pemilih Pilwalkot untuk dimasukkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan. Sebelumnya selama dua pekan lalu, PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data calon pemilih.


Anggota KPU Kota Semarang, Joko Santoso mengatakan, upaya pemutakhiran data itu juga melalui bintek Daftar Pemilih (DP) Tool atau sistem komputerisasi untuk menemukan daftar pemilih ganda. Hasil bintek tersebut selanjutnya akan disosialisasikan untuk bisa dilaksanakan. Selama pelaksanaan coklit ditemukan pemilih beridentitas ganda.

‘’Identitas ganda itu misalnya, satu orang tapi memiliki dua Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau juga KTP. Selain itu, data orang meninggal dunia serta anggota TNI/ Polri yang masih masuk pendataan,’’ katanya, Senin (7/12).

Joko menjelaskan, pendataan calon pemilih itu menggunakan daftar penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) sebagai pedoman. DP4 menggunakam data kependudukan yang sudah mengelompok per keluarga. Data tersebut disalin dengan basis tingkat RW. Data tersebut kemudian dicoklit dengan berkoordinasi dengan ketua RT dan RW.

Di DPT Pilpres tercatat 1.094.831 pemilih. Data itu bertambah pada pendataan DP4 untuk Pilwalkot 1.245.974 pemilih. ‘’Bila dibandingkan dengan DPT Pilpres maka akan ada selisih jauh. Kalau kami menggunakan DPT maka banyak pemilih yang masuk DP4. Memang tetap ada kendala, seperti sudah berdomisili di Kota Semarang dalam waktu lama, namun tidak memiliki KTP. Padahal sesuai Undang-undang pemilih harus ber-KTP,’’ katanya.
Merepotkan Ia mengatakan pernah berkoordinasi dengan Dispendukcapil Kota Semarang untuk menyiasati warga yang tidak memiliki KTP dan nomor kependudukan untuk diupayakan bisa menjadi pemilih.

Hanya saja saran Dispendukcapil dinilai terlalu merepotkan, karena calon pemilih harus menyerahkan surta pernyataan dan meterai Rp 6.000 serta mengurus hingga kecamatan dan kantor Dispendukcapil.

‘’Kami keberatan atas saran itu. Dalam pendataan coklit, mereka cukup mengisi formulir baru dan kami melengkapinya dengan buku panduan agar lebih mudah dijalankan,’’ tambahnya.

Alasan lain penggunaan DP4, data DPT Pilpres juga menjadikan banyak data terhapus. Misalnya di TPS sekitar kampus perguruan tinggi maka sebagian besar pemilih adalah warga pendatang.

Sriyati, Ketua PPK Tembalang mengatakan, kendala pelaksanaan coklit di lapangan, yakni banyak warga yang jarang ada di rumah saat ditemui petugas, terutama di kompleks perumahan. Ia sendiri menugaskan petugas lapangan untuk mendatangi rumah tersebut 2-4 kali. ‘’Persoalan lain, ada pula warga yang didatangi rumahnya menganggap kami itu mau minta sumbangan.’’ (H22-18)