PKS : Ironis Lapangan Simpanglima Belum Bersertifikat

SEMARANG (SUARAMERDEKA) - Lapangan Pancasila Simpanglima ternyata sampai sekarang belum disertifikatkan. Karena tak bertuan, dikhawatirkan salah satu ikon Kota Semarang ini terancam hilang karena dikuasai pihak swasta.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono mengatakan ia sudah sejak lama menanyakan persoalan itu, namun belum juga direspon. ”Ini ironis, sebuah aset penting kota belum disertifikatkan, jadi jangan heran jika tiba-tiba, lapangan itu berubah jadi hotel atau mall,” katanya, kemarin.

Politikus muda PKS itu menuturkan dirinya mengetahui belum bersertifikatnya Lapangan Pancasila ketika rapat dengan BAPPEDA tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pekan lalu. Di situ ia mengetahui, total aset tanah Pemkot sebanyak 3.000 bidang. Namun yang sudah tercatat baru 1.500.

Dari aset sebanyak itu, baru sekitar 500 bidang yang diproses ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dan dari 500 itu baru sekitar 300 yang sudah terdaftar di BPN, namun sertifikatnya juga belum keluar. Sebelumnya SM juga pernah memberitakan di antara tanah-tanah yang belum bersertifikat itu, termasuk juga tanah di mana kompleks Balai Kota dan DPRD Kota Semarang berdiri.

”Banyak aset penting, Taman Tabanas dan tanah-tanah bengkok juga. Padahal Perda tentang barang dan aset daerah sudah diinisiasi oleh dewan tahun 2008. Jadi selama 2 tahun ini kerja Pemkot lambat sekali dalam mengamankan aset daerah,” jelasnya.
Buruknya Pengelolaan Ari menambahkan, buruknya pengelolaan aset itu menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang hanya diurusi oleh seorang kepala sub bidang aset. Menurutnya, seharusnya pengelolaan aset dilakukan oleh sebuah badan atau minimal kepala kantor. ”Saya juga sejak lama mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (Pansus) investigasi dan inventarisasi aset, tapi belum direspon,” tandasnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota, Novriadi menambahkan, buruknya pengelolaan aset ini menurutnya bukan kesalahan DPKAD. hal ini karena sebelumnya aset dikelola oleh masing-masing dinas terkait. Seperti lapangan Simpanglima yang dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan. ”Jadi tidak kalau mau menuding kinerja buruk bukan spesifik DPKAD, tapi pemkot secara keseluruhan,” katanya.

Kasi Pengamanan Aset DPKAD Kota Semarang, Agung Sri Ratmono ketika dikonfimasi mengatakan, meski Lapangan Simpanglima belum disertifikasi, namun sertifikat menurutnya bukan satu-satunya dokumen yang menjelaskan kepemilikan tanah. ”Simpanglima tetap milik Pemkot karena hak pengelolaannya ada di kita,” katanya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan memasukkan Lapangan Simpanglima sebagai salah satu aset yang menajdi prioritas untuk disertifikasi. ”Penyertifikatan mulai tahun ini, namun apakah lapangan simpanglima masuk tahun atau tahun depan, saya kurang tahu,” ujarnya.(ton,H37-71)