Anggota Dewan Ramai-Ramai Jadi Pengurus PSIS

Dicurigai untuk Amankan Duit APBD

Radar-Semarang -Dengan alasan untuk lebih memaksimalkan roda organisasi, PSIS merombak struktur kepengurusannya beberapa waktu lalu. Pengurus lama yang tak aktif diganti, dan pos-pos yang tak efektif dihapuskan. Yang menarik, sebagian besar pengurusnya justru anggota DPRD Kota Semarang. Upaya PSIS membungkam dewan? Atau justru dewan sendiri tergiur ingin menikmati sebagian duit PSIS dari kucuran APBD?


STRUKTUR yang ada di kepengurusan lama seperti ketua harian, bendahara umum, sekretaris, serta komisi-komisi dihapus. Selain itu, anggota bidang juga dirampingkan. Yang ada hanya ketua bidang dan wakil.

Hasilnya, kepengurusan yang semula gemuk sekitar 30 orang, kini tampak lebih ramping: hanya 17 orang. Pelantikan pengurus dilakukan pada Jumat 8 Januari lalu. Ketua Umum PSIS yang juga Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip menyerahkan SK pelantikan yang dihadiri mayoritas pengurus.

Namun perubahan mendasar tak hanya itu. Pada kepengurusan lama, pengurus lebih banyak terdiri atas unsur birokrat atau pejabat eksekutif. Namun sekarang sebaliknya. Sepuluh dari 17 pengurus adalah anggota DPRD Kota Semarang.

Selengkapnya, susunan pengurus PSIS yang baru adalah Ketua Umum Sukawi Sutarip, Sekum Prijo Anggoro, Bendahara Sri Poncowati, dan Humas Suryanto (dewan-PKB). Ketua Bidang Pendanaan Supriyadi (dewan-PDIP) dan wakilnya Fajar Adi P (dewan-Demokrat). Selanjutnya, Ketua Bidang Promosi dan Usaha dipegang oleh Sumartono (dewan-Demokrat) dan wakilnya Danur Rispriyanto (dewan-Demokrat). Ketua Bidang Legal adalah Kholison (dewan-PKB) dan wakilnya Adi Siswanto.

Ketua Bidang Pembinaan dipercayakan kepada Achmadi (dewan-PKS) dengan wakil Sugihartono (dewan-Demokrat). Novriadi (dewan-Demokrat) menjadi ketua Bidang Liga dan Donny Riandika sebagai wakil. Ketua Bidang Kompetisi dipegang oleh Edy Purwanto (dewan-Demokrat) dan sebagai wakilnya Wahyu Liluk Winarto. Pembantu umum, David Novian.

Melihat susunan tersebut, pertanyaan besar pun muncul. Apakah dominasi anggota dewan yang terhormat itu ada kaitannya dengan pengamanan jatah dana hibah dari APBD Kota Semarang? hal ini tentunya memiliki relevansi, mengingat pemberian dana hibah itu sering tersendat akibat derasnya penolakan DPRD.

Namun dugaan tersebut ramai-ramai dimentahkan anggota dewan yang jadi pengurus PSIS. Simak saja pengakuan Kholison. Anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra-PKB tersebut beralasan, justru keterlibatan dirinya di PSIS ingin membantu supaya klub kebanggaan rakyat Semarang itu tidak selalu bergantung pada APBD.

"Selama ini, semua orang, termasuk saya, sering mencerca ngemisnya PSIS pada APBD. Tapi kebanyakan hanya ngomong tanpa menyumbang pemikiran apapun. Nah dengan masuk di pengurus, saya jadi memiliki peran untuk berbuat sesuatu membuat PSIS tak lagi mengandalkan APBD," kata politisi muda PKB itu.

Kholison berpendapat, jika mau, seharusnya banyak perusahaan besar di Kota Atlas berpotensi besar membantu pendanaan PSIS. Hanya saja, kompensasi yang ditawarkan kepada sponsor, selama ini kurang menjanjikan. Sehingga mereka (perusahaan) tidak bersedia membantu. Kholison mengaku memiliki banyak konsep yang bisa dilakukan PSIS untuk menarik sponsor.

"Misalnya, perusahaan air minum kemasan. Selain billboard-nya dipasang di setiap sudut stadion, dia diberi hak sebagai satu-satunya yang boleh berjualan minuman di dalam stadion. Itu kan penawaran menarik," katanya membocorkan salah satu konsepnya.

Yang pasti, menurut pria yang mengaku sangat suka sepak bola itu, sudah saatnya PSIS sebagai klub profesional dikelola secara professional juga. Hal ini tentu saja berkait erat dengan sumber daya manusia. Kholison menyatakan, orang-orang yang berkecimpung di dalam PSIS, bukan hanya orang yang mencintai bola. Namun juga memiliki kemampuan dan pengalaman manajerial yang mumpuni.

"Jadi keberadaan saya dalam kepengurusan tidak sekadar numpang nama, tapi benar-benar bekerja untuk PSIS," tegas pria yang menjabat Ketua Bidang Legal tersebut.

Pernyataan Kholison diamini Supriyadi. Politisi PDIP yang menjabat sebagai Ketua Komisi D itu sepakat dengan konsep keluar dari ketergantungan APBD. Menurut Supriyadi, justru dengan keterlibatan dewan di kepengurusan PSIS, ingin menunjukkan bahwa anggota dewan tidak hanya bisa bicara. Tapi juga bisa bekerja.

Selama ini Supriyadi mengakui bahwa pendanaan PSIS melalui APBD sering tersendat oleh penolakan anggota dewan. "Dengan masuk pengurus, kami buktikan tak hanya bisa menolak, tapi juga bisa mencarikan solusi yang terbaik bagi PSIS," katanya.

Kendati demikian, hal itu diakuinya bukan persoalan mudah. Para pengurus terdahulu tentu bukan orang sembarangan. Mereka, lanjutnya, sudah pernah mencoba mencarikan dana untuk PSIS dari segala sumber. Karena itu, Supriyadi yang kebetulan diplot sebagai Ketua Bidang Pendanaan ingin bertemu para pengurus PSIS lama.

"Saya ingin bertemu para tetua yang sudah berpengalaman. Saya ingin menimba ilmu, apa-apa saja yang sudah mereka lakukan. Sehingga saya memiliki gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan," ujarnya.

Pernyataan agak berbeda justru diberikan oleh Wakil Ketua Bidang Promosi dan Usaha, Danur Respriyanto. Menurut anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat tersebut, sebagai klub profesional PSIS tak boleh bergantung pada APBD. Namun jika pemerintah kota memiliki kemampuan dalam keuangan, menurut dia, hal itu tidak usah dipermasalahkan.

"Tapi asal semua pos urusan wajib yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sudah terpenuhi. Pendidikan, kesehatan, dan infrasruktur misalnya. Kalau itu sudah terpenuhi dan mampu membiayai PSIS ya mengapa tidak," kata Danur yang memang sebelumnya pengurus PSIS.

Namun Danur mengingatkan, segala bentuk pendanaan melalui APBD harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Menurut Danur, dengan keterlibatan anggota dewan, bisa berarti positif bagi PSIS. Dewan yang sudah menguasai prinsip-prinsip penganggaran sekaligus pertanggungjawabannya, bisa mengapilkasikannya di PSIS.

Mencermati pernyataan anggota dewan tersebut, memang menunjukkan semangat tinggi yang mereka miliki. Namun, di satu sisi, ada pertanyaan yang mengambang soal pembagian konsentrasi. Di satu sisi, sebagai anggota dewan mereka dituntut memiliki integritas tinggi sebagai wakil rakyat. Di sisi lain, sebagai pengurus PSIS, mereka memiliki tanggung jawab untuk membawa PSIS ke prestasi puncak.

Ketua Bidang Liga Novriadi memiliki pandangan bahwa soal pembagian konsentrasi bukan masalah besar. Anggota dewan, kata dia, sebelumnya sudah berpengalaman membagi waktu dan konsentrasi antara profesi kedewanan, pekerjaan regular, waktu untuk keluarga dan waktu untuk partai.

"Jadi tidak masalah. Selama ini nyatanya berjalan baik. Dan jangan lupa, di kepengurusan kita tidak harus ada setiap waktu. Yang dibutuhkan dari kita adalah ide, konsep, dan pemikiran bagaimana PSIS ke depan," paparnya.

Angota dewan dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menyontohkan dirinya yang harus bertanggungjawab pada kompetisi liga PSIS U-12, U-15, U-18 dan U-23. Menurutnya, kompetisi yang berlenjautan dan berjenjang akan mampu menghasilkan bibit pemain berkualitas. Para pemain muda yang lahir dari kompetisi usia dini inilah yang akan memperkuat PSIS bersaing di level lebih tinggi.

Untuk itu, Novri mengklaim akan berusaha maksimal agar kompetisi usia dini mendapat porsi lebih. Dalam hal pendanaan, misalnya, lanjut Novri, selama ini usia dini sering dipinggirkan. "Kalau asupan gizi kurang, bagaimana kita bisa berharap pemain muda kita berkembang. Tidak adil dong. Makanya PSIS ke depan harus juga berkonsentrasi pada pembinaan pemain muda." (dib/isk)


Nb: Ahmadi, Wakil DPRD II Kota Semarang dari PKS